KNPB: Boikot Pilpres 2014 Harga Mati

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan boikot Pilpres 2014 (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura --- Sekertaris Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ones Suhun mengajak seluruh rakyat bangsa Papua Barat dari Sorong sampai Samarai untuk boikot Pemilihan Presiden (Pilpes) Indonesia tahun 2014 yang akan digelar tanggal 9 Juli mendatang.

“Boikot Pilres adalah harga mati. Kita memilih atau tidak memilih, nasib bangsa Papua Barat akan tetap dijajah dan ditindas oleh negara kolonial Indonesia,” ujarnya kepada suarapapua.com, Minggu (22/6/2014) sore.

Menurut Ones, sejak tahun 1969, saat dilangsungkan penyelenggaraan pemilu, hingga kini tahun 2014, rakyat bangsa Papua Barat tidak pernah memberikan hak politik mereka untuk memilih dan menentukan presiden dan wakil presiden Indonesia.

“Ini menandakan bahwa rakyat bangsa Papua Barat tidak ingin hidup dan bersama negara ini. Yang kami tuntut adalah kemerdekaan politik, dan diselenggarakan referendum secara solusi bermartabat bagi kedua belah pihak,” ujarnya.

Dikatakan, diplomasi Presiden SBY di tingkat internasional, maupun kepada warga negara sendiri, selalu menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, namun kenyataan di Papua tidak demikian.

“Presiden SBY segera hentikan pembohongan publik, kalau benar-benar Indonesia negara demokrasi, kenapa saat ini ada 76 tahanan politik di berbagai penjara Indonesia di tanah Papua.”

“Semua yang ditahan dengan status tapol dalam aktivitasnya politiknya tidak melakukan kekerasan, atau tidak melakukan perlawanan kepada pemerintah Indonesia. Mereka hanya melakukan aksi demo damai tanpa kekerasan, anehnya mereka di hukum hingga 15 sampai 20 tahun penjara, ini sangat aneh, dan hanya ada di negara Indonesia,” tegasnya.

Ones menilai, selama ini pemerintah Indonesia telah jelas-jelas menutup ruang demokrasi di tanah Papua, bahkan puluhan mahasiswa Universitas Cenderawasih yang melakukan demonstrasi damai saja dihadapi dengan kekuatan militer bersenjata lengkap.

“Coba perhatikan ketika belasan mahasiswa Uncen demo tolak RUU Otsus Plus di kampus mereka. Pasukan keamanan, baik TNI/Polri lengkap dengan senjata lengkap akan menghalangi demo mahasiswa. Yang anehnya, jumlah aparat lebih banyak tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah massa aksi, dimana yang ada ruang demokrasi, omong kosong saja,” tegasnya geram.

Karena itu, menurut Ones, tidak memberikan pilihan, atau memboikot Pilpres tahun 2014 adalah sebuah langkah perlawanan yang perlu ditempuh rakyat bangsa Papua Barat.

“Kita tunjukan kepada pemerintah Indonesia, dan masyarakat Internasional, bahwa rakyat bangsa Papua Barat tidak akan berpartisipasi dalam Pilpres Indonesia. Artinya, agar masyarakat internasional tahu kalau kita masih terus melakukan perlawanan terhadap penjajahan Indonesia,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua I KNPB, Agus Kossay menegaskan, bahwa masa depan rakyat bangsa Papua Barat tidak berada di tangan dua calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang sedang bertarung saat ini.

“Saya mau katakan nasib bangsa Papua Barat kedepannya ada di tangan kita sendiri. Omong kosong kalau dikatakan setelah Jokowi atau Prabowo menjadi Presiden, nasib bangsa Papua Barat akan lebih baik, itu pernyataan-pernyataan omong kosong,” tegas Kossay, kepada suarapapua.com, Jumat (20/6/2014).

Menurut Kossay, yang dituntut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di hutan-hutan belentara Papua, aktivis-aktivis Papua merdeka ditempat-tempat pelarian, bersama massa rakyat sejak tahun 1969 higga kini adalah hak politik dan kedaulatan bangsa Papua Barat.

“Kami mau merdeka dan berdaulat sendiri diatas tanah leluher kami, negeri Melanesia. Kami tidak minta makan, minum, kesejahteraan, dan iming-iming lainnya, sementara pembantaiaan dan pembunuhan terhadap orang Papua masih terus dilakukan oleh TNI/Polri.”

“Ini yang harus diingat oleh siapapun orang Papua, juga pemerintah Jakarta, pimpinan-pimpinan partai politik lokal maupun nasional juga stop membodohi rakyat Papua dengan sesuatu yang tidak pasti. Saya minta dengan tegas hentikan aksi-aksi licik itu,” tegas Kossay.

OKTOVIANUS POGAU