Sorotan

EXPEDISI DI PAPUA BARAT UPAYA NEGARA UNTUK MEMBANGUN BASIS MILITER

Tim Ekspedisi Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mengajak Mahasiswa Sorong untuk menjadi peserta Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016. 
EXPEDISI  DI PAPUA BARAT UPAYA NEGARA UNTUK MEMBANGUN BASIS MILITER

Expedisi Yang Akan Dilakukan Di Papua Barat Upaya Negara Memperkuat Basis Militer Papua Barat dalam tahun 2016 dijadikan target Expedisi Negara Indonesia. Expedisi yang akan dilakukan negara akan berlangsung di wilayah Papua Barat antara lain Kabupaten Tambrau, Sorong,  Sorong Selatan, Manokwari Selatan, Bintuni, Wondama, Fak-Fak dan Kaimana.

Expedisi yang melibatkan beberapa komponen mulai dari akademisi, TNI dan Polri ini direncanakan akan berlangsung selama empat bulan dengan berbagai kegiatan Negara yang meliputi penjelajahan, penelitian dan pengapdian Negara, sebagaimana direailis pada www.expedisinkri.com
 Entah apa tujuan utama dari expediri yang dilakukan oleh Negara Indonesia, namun sebagai bangsa Papua Barat yang sementara ada dalam proses politik menuju Hak Penentuan Nasib Sendiri, berbagai kegiatan Negara seperti ini perlu diperhatikan secara utuh. 

Bukan hanya sekedar dilihat sebagai aktifitas biasa, karena status Politik Papua Merdeka kini bukan lagi hal yang tersembunyi untuk dibicarakan oleh publikNasional bahkan Internasional. Hal itu dikemukakan oleh anggota Wakil Ketua II Parlemen Rakyat Daerah Kaimana setelah mengetahui adanya kegiatan Expedisi Negara yang akan berlangsung di Papua Barat.

 “Kita tidak dapat melihat hal ini sebagai kegiatan biasa yang dilakukan Negara Indonesia, sebab status Politik Papua Merdeka kini menjadi persoalan serius di Internasional menuju penyelesaian akhir” tuturnya.

Sebab  Timor Leste menjadi pelajaran bagi Bangsa Papua karena Negara Indonesia berhasil menguasai Atambua yang merupakan satu wilayah dengan Timor Leste pada waktu dimana Timor Leste berupaya munyuarakan Hak Penentuan Nasib sendiri. 
Lebih lanjut Karel mengatakan “Papua Barat tidak jauh berbeda dengan Timor Leste, kalau dilihat dengan kaca mata politik, expedisi yang dilakukan Indonesia ke Papua Barat dapat dilihat sebagi upaya Negara untuk memperkuat basis Militer di kawasan Papua Barat untuk mempertahankan wilayah ini  dalam bingkai NKRI

Expedisi yang akan berlangung di Papua Barat  hanya untuk membangun basis militer di Papua Barat. Program Expedisi yang akan berlangsung selama 3-4 bulan tersebut berpotensi akan melahirkan masalah baru dan berdampak pada pelanggaran HAM akan terjadi terhadap rakyat Papua.

Ekpedisi yang akan dilakukan di Papua Barat Militer baik organik maupun non organi, akan akan bertambah dua kali libat melebihi rakyat sipil di Papua. Sebab kami jakin bahwa kekuatan militer baik TNI/dan POLRi serta kopasus juga kesatuan lain yang terlibat dalam expedisi tersebut belum tentu akan kembali ke pulau jawa, tetapi pasti akan menetap di Papua Barat.

Program expedisi tersebut masih banyak tanda tanya bagi kami rakyat Papua, ada dibalik expedisi yang dilakukan tersebut. Apakah untuk survei batas wilayah ataukah untuk melihat sumber daya alam yang melimpah di bumi cendrawasih atau ada kepentingan politik ? Expedisi yang akan dilakukan di Papua barat tersebut ada agenda terselubung entah kepentingan ekonomi atau pun kepentingan politik tetapi apa pun kepentinganya ini ancaman serius bagi rakyat Papua.

Secara politik kami menilai bahwa Expedisi yang dilakukan kolonial indonesia dengan melibatkan ribuan personil tersebut hanya untuk mengantisifasi gerakan papua merdeka. Dan mempercempit ruang gerak TPN-PB dan perjuanganya.
Ada berapa hal juga kita perlu curigai, sebab semakin kencarnya Isu Papua Merdeka di wilayah Pasifik dan isu penggaran HAM melalui forum dan MSG  PIF yang memutuskan mengirim Tim pencarai fakta ke Papua atas dugaan pelanggaran HAM  yang dilakukan militer indonesia di Papua sekarang tambah kekuatan lagi dari luar dengan program expedisi.  Hal ini Indonesia semakin takut dengan intervensi negara luar di Papua dengan isu HAM sehingga dia terlebih dahulu mengantisifasi dengan kekuatan militer sebagai ancaman terhadap Tim pencari fakta.

Bisa juga kolonial inonesia melakukan ini untuk antisifasi isu Papua merdeka yang semakin mendunia saat ini. Mengapa demikian ? sesungguhnya tim expedisi hanya pormalitas tetapi agenda sebenarnya indonesia melalui tim expedisi sedang membuat pagar terlebih dahulu supaya suatu saat Papua merdeka maka wilayah kepala burung dalam hal ini provinsi Papua barat tetap aman dalam NKRI. Artinya kalau orang papua mau merdeka silakan merdeka di provinsi Papua tetapi, provinsi Papua Barat tetap bagian dari Indonesia. Jadi melalui Tim expedisi inonesia sedang membuat pagar untuk kasi putus kepala burng supaya tetap aman dalam Indonesia. Suatu saat papua merdeka menjadi satu negara berarti orang dari biak dari jayapura ke sorong dan manokwari pake paspord  karena provini papua barat itu akan tetap bagian dari indonesia . HAhAHAha...

Selain ada beberapa kemungkinan lain adalah  inonesia sedang membagun kekutan militer atau panggalan di papua barat untuk menghadapi ancaman intervensi negara –negara pasifik  secara khusus tetapi juga kemungkinan negara lain akan mengintervensi papua melalui wilayah Pasifik, jika situasi politi papua merdeka memanas di kemudian hari.

Bisa juga ini jaban Indonesia kepada negara-nagara luar, sebab pada bulan lalu Kedubes inggris dan AS ke papua membicarakan pelanggaran HAM sehingga indonesia menyiapkan kekuatan untuk hadapi negara luar masuk intervensi dengan isu HAM di Papua. Sebab kedua negara tersebut memiliki dapur di papua dan papua barat yaitu PT. Freeport dan minyak disorong serta Elenji di bintuni.

Hal lain adalah ini juga adalah untuk menjawab program visi & Misi Jokowi menjadikan indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia dan di asia tenggara, maka untuk menjawab program tersebut indonesia memperkuat militernya di papua. Ini juga tidak terlepas dari investasi asing yang akan menanamkan saham di papua melalui Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Maksud saya disini  adalah Tim Expedisi akan melihat secara langsung suber daya alam di papua barat dan akan membangun pos-pos militer untuk mengamankan wilayah yang kemungkinan akan exploitasi sumber daya alam di papua barat.
Selain itu tim expedisi akan mengawasi jalan tras Papua dan rel kereta api yang direncanakan oleh jokowi. PEMBANGUNAN REL KERETA API, JALAN TOL HANYA HEGEMONI KOLONIAL DAN KEPENTIGAN INPESTASI ASING

Bangun rel kereta api dan jalan tol bukan solusi, dan bukan kebutuhan mendasar rakyat Papua saat ini. Jalan tol menghubungkan kabupaten kota  dan juga penanaman kapsul hanya propaganda politik kotor kolonial indonesia untuk mengalikan isu pelanggaran HAM di papua jadi sorotan Internasional.

Selain itu hal ini hanya mencari peluru ampu untuk menghambat kedatangan tim mencari fakta Pasifik Island Forum (PIF) yang akan berkujung ke papua Rel kereta api Jalan Tol dan, ancaman serius bagi rakyat papua.
Bukan untuk kebutuhan orang papua namun semua pembagunan insprastruktur hanya  untuk kebutuhan inpestasi asing atau menguntungkan modal asing yang akan mengexprorasi sumber alam yang melimpah di Papua.
Rakyat papua tidak boleh tertipu dengan wacana pembangunan insprastrutur karena bembagunan jalur transportasi yang akan dibagun untuk kepentingan expolorasi kekayaan alam akan bawah keluar dari tanah papua.

Dan membuka ases bagi inpestor secara leluasa mudah masuk keluar bawah hasil bumi di tanah ini oleh kapitalis Imperalis dan kolonial indonesia. Akses jalan dan rel kereta mengutukan orang non papua akan mencuri ikan, mecuri kayu dan mendatangkan para pemodal. Orang papua akan semakin tersingkir dan jadi minioritas di tanahnya sendiri.
Tidak ada dampak postif bagi rakyat papua hanya menguntugkan infestor dan orang non papua yang memiliki modal untuk berinvestasi.

Dengan Hadirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di indonesia pada umumnya dan lebih khusus di papua menjadi ancaman berat bagi rakyat papua. Sebab orang papua belum siap menghadapi perdagangan bebas Ekonomi Asean yang akan masuk di papua.
Dilihat dari kesiapan orang papua dari SDM belum siap dan orang papua tidak mempunyai modal untuk bersaing.
Jokowi ke papua untuk memastikan dan mengetahui sumber daya alam yang berlimpah di tanah ini agar memberikan peluang infestasi bagi kapitalis dan imperalime global menginvestasi Melalui jalur transportasi yang dibagun.

Kemudian dampak negatif sagat besar. Lebih Khusus potensi pelanggaran HAM dan Pemusnahan ras melanesia di Papua.
Penggaran HAM yang akan terjadi adalah Perampasan tanah adat, kekerasan Militer akan menigkat, sebab yang akan membagun jalan dan rel kereta adalah anggota TNI/POLRI dan BIN.

Atas nama pembagunan dan Ekonomi orang papua yang punya wilayah dan pemilik tanah minta ganti rugi atau yang tidak melepaskan tanah pasti akan di intimidasi dan kemungkinan besar akan ditembak mati. lebih lanjut baca disini :http://nestasuhunfree.blogspot.co.id/2016/01/pembangunan-rel-kereta-api-dan-jalan.html

Jadi apa pun tujuan dari tim expedisi di Papua Barat, ini ancaman serius bagi rakyat Papua karena kekuatan militer akan bertamba, rakyat papua akan hidup dalam ketakuatan dan trauman nati. Karena kekuatan militer bertamab pelanggaran HAM akan meningkat, masyarakat pemilik tanah akan tersinggir dari investasi asing dan orang papua akan menioritas dan akan punah secara systematis masif dan terstruktur. 

semua program pembaguna program Expedisi oleh kolonial adalah hegemoni dan ancaman pemusnahan ras melanesia di Papua.
Dengan demikian orang Papua tidak boleh tidur dan terlena dalam hegemoni kolonial tersebut, semua orang papua harus bersatu menolak semua program jakarta yang bukan kebutuhan orang papua yang terus memaksakan di Papua. Terlebih khusus kepada mahasiswa pemudah adat toko gereja Aktvis harus menolak tim expedisi yang akan dilakukan di provinsi Papua Barat karena hal ini menjadi ancaman serius.

By. Ones Suhuniap






About Suara Duka Dari Papua

0 komentar:

Posting Komentar

silakan komentari

Diberdayakan oleh Blogger.