TAPOL BIAK APOLOS SROYER SELAKU SEKERTARIS UMUM DEWAN ADAT BIAK TOLAK KB-MAP DI BIAK

Apolos Sroyer Pegang Mike dan Pdt Marisan dalam acara Sykuran Atas ULMWP Mendaftarkan Aplikasi West Papua ke Sekertariat MSG 5 Februari 2015 di Biak

TAPOL BIAK APOLOS SROYER MEMPERTANNYAKAN KONFRENSI BESAR MASYARAKAT ADAT PAPUA (KB-MAP ) DI BIAK

BIAK 31 OKTOBER 2015. Tahanan politik Biak Apolos Sroyer yang merupakan sekertaris umum Dewan Adat Wilaya biak mempertanyakan Konfrensi Besar Masyarakat Adat Papua yang semula direncanakan pelaksanaanya pada tanggal 28 oktober 2015, Wilayah seirery Biak, namun hari pelaksanaanya KB-MAP itu undurkan sampai dengan tanggal 2 November 2015 mendatang.

Sekertaris Umum Dewan Adat Biak dan Manawir Sordo KBS Apolsos yang kini menjadi tahanan politik di biak tersesut mempertanyakan penundaan pelaksanaan Konfrensi bessar masyarakat adat Papua tersebut pada hari 31 oktober 2015 di Lembag pemasyarakat (LP) kelas II biak .

Menurut Mananwir Apolos, sesuai dengan inpormasi yang diterima dari lapagan dibalik terali besi LP biak, bahwa, panitia penjelenggara sedang mempersiapkan upacara pemukaan akan dibuka secara resmi oleh Mentri Dalam Negeri (MEDAGRI) dan peejabat kolonial Indonesia dari jakarta.

Selain itu Menurut Mananwir Sorido KBS Apolos Sroyer, konfrensi besar Masyarakat adat itu akan dilaksanakan di PPG Petrus Gafiar Biak. Di seluruh jalan-jalan dan sudut-sudut kota biak dipenuhi dengan pengibaran umbul-umbul bendera merah putih ktegasnya.

Menurut Apolos sampai hari ini belum diketahui berapa banyak peserta yang akan hadir dalam KB-MAP tersebut dari 7 wilayah adat yang ada di Papua. Menurut informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa, ada sebagia dewn adat wilayah yang meolak pelaksanaan tersebut. Maka Apolos Sroyer mempertanyakan ada apa dibalik pelaksanaan konferensi besar DAP tersebut.

Lebih lanjut Apolos mengatakan ada kepentingan apa dibalik pelaksanan konfrensi Masyarakat Adata Papua itu ? karena konferensi tersebut diadakan untuk kepentigan Elit dewan adat Papua, dewan adat Wilayah dan dewan adat daerah tegas Apolos.

Sebab pelaksanan konferensi Besar tersebut tidak mengacu pada manifesto hak-hak dasar masyarakat adat papua dan statuta DAP serta Konvenan internasional tentang masyarakat pribumi. KB-MAP ini lebih nampak kepentingan jakarta memanfaatkan masyarakat adat Papua.

Untuk itu Apolos Sroyer selaku Sekertaris Umum Dewn Adat Biak dan Mananwir Sorido KBS Biak mendesak masyarakat adat Papua berhenti ikut Konferensi tersebut, dan saya menolak dengan tegas karena ada kepentingan jakarta tegasnya.