Keberadaan PT. Freeport Indonesia hanya menguntungkan imperalisme,
kapitalis dan menindas memunuh Manusia papua pemilik emas selama 48
tahun. PT Freeport Segera Tutup Karena Hanya Mengenyangkan Jakarta Dan
Kapitalime Amerika.
Orang Papua jadi Korban kepentingan kapitalis Amerika dan Imperalisme
global, Orang Papua Barat korban dari kapitalisme amerikat serikat
mdemi memuluskan niat busuknya di Papua Barat.
Kita melihat kembali
catatan sejarah yang lalu, demi mengamankan kepentigan kapitalisme,
PBB, Amerika dan Belada mengadaikan orang Papua kepada kolonial
Indonesia melalui perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 untuk
memuluskan niat busuknya, Akibatnya sampai dengan saat ini orang Papua
terus dibunuh secara sistematis masif dan terstruktur. Sedangkan
operasi tambang PT. Freeport jalam ulus sejak 1967-2015, tanpah
mempertimbangkan nasib orang Papua.
Pemerintah kolonial Indonesia kaptalisme global dan koroni koroninya
ingin terus menexpolorasi sumberdaya alam sedangkan manusianya terus
diabaikan. Dengan target Kurang lebih 10-20 tahun ke depan orang
Papua akan punah secara perlahan supaya mereka (Amerika dan Indonesia
termasuk PBB ) lebih leluasa mengatur hasil bumi yang ada di Papua.
Sebab mereka merasa orang Papua adalah penghambat kepentingan Mereka.
Maka jangan heran dan berhenti berharap kepada kapitalis Amerika dan
imperalisme global, sekalipun mereka bicara HAM dan demokrasi tetapi,
HAM demokrasi hanya tameng Kapitalis untuk menguasai kekayaan alam
dibebagai belahan dunia termasuk Papua.
Konspirasi politik Ekonomi imperalisme dan Kapitalisme AS telah
mengorbankan nasib bangsa Papua Barat Pemilik tambang emas, melalui
penjanjian New York 15 agustus 1962 yang penuh dengan kebohongan
konspirasi politik kotor Kapitalis.
PT Preeport Indonesia
di Papua Ilegal sejak 1967 sampai saat ini. Karena Penandataganan
kontrak karja dilakukan tanpah melibatkan orang Papua dan
sepengatahuan pemilik tanah yang merupakan ahli waris, tambang Emas,
lebih khusus suku Amume dan kamoro dan 5 suku yang ada di Papua.
Selain itu PT Freeport belum juga membajar ganti rugi tanah adat
selama 48 tahun beroperasi di mimika Papua. Itu artinya keberadaan PT
Freeport indonesia beroperasi selama 48 tahun, sebagai pencuri. Masuk
lewat pintu dapur pencuri makanan di dapur tanah diketahui oleh pemilik
rumah.
Kita melihat kembali Sejarah terjadinya kontrak karja maka ada kospirasi
politik dan Kepentigan Ekonomi Kapitelis Amerika dan koroni-koroninya
termasuk PBB atas status Politik Papua Barat saat itu menjadi wilayah
koloni Belanda. Maka kontrak PT Freeport tidak terlepas dengan status
Politik West Papua dalam kolonial Indonesia masih dipersoalnya
keapsahanya.
Orang Papua Barat korban dari Konspirasi politik ekonomi kapitalisme
Amerika, Belanda Indonesia dan PBB dilakukan di New York Amerika 15
Agustus 1962 tanpah melibatkan pemilik tanah. Perjanjian tersebut dibuat
akibat ketegangan politik yang terjadi antara Indonesia dan belanda
atas status wilayah Papua Barat yang merupakan wilayah koloni belanda
yang menjadi sengketa Internasional saat itu.
Hal terjadi karena pada tanggal 1 desmber 1961 Komite Nasional Papua
KNP mendeklarasikan Manivesto politik, persiapan kemerdekaan Papua
Barat sebagai satu bangsa yang berhak merdeka dan membetuk pemerintahan
sendiri berdasarkan Piagam Perserikan Bangsa bangsa PBB dan semagat
delarasi dekolonisasi pasal 1514 dan 1541, juga Dan juga berdasarkan
perjanjian campera.
Melihat hal tersebut pada tanggal 19 desember 1961 Persiden Kolonial
indonesia Ir Soekarno mengeluarkan maklumat trikora untuk merebut Papua
Barat dari kekuasaan kolonial Belanda.
Maklumat tersebut yang kita
kenal dengan TRIKORA atau Tri Komando Rakyat, yang isinya Menyatakan
bahwa, segera moblisi Umum untuk merebut irian barat, kedua segera
Bubarkan Negara Boneka Buatan Belanda dan yang ke Tiga adalah segera
kibarkan bendera sang merah putih di seluruh tanah air Irian Barat.
Maklumat terikora ini dikeluarkan di alun –alun Yokjakarta dengan
dukungan logistik perang yang dibantu oleh Rusia Kepada Indonesia untuk
merebut irian barat. Hal menjadi ketakutan Amerika Serikat merasa panik
dan terancam dengan perjenataan yang dibantu oleh rusia kepada
Indonesia untuk melawan belanda.
Trik politik kotor Sokarno
mencaplok wilayah Papua sebagai wilayah koloniya dengan memainakan
trik politik hanya untuk mengkolonisasi atas wilayah Papua Barat.
Karena Amerika takut Rusia mengambil ali tambang emas di Papua Maka,
sehinga AS dengan Sitikma Komunis dan tergesa-gesa menawarkan
proposal bunder untuk melakukan perjanjian New Yorok Agreement 15
Agustus 1962.
Hal dilakukan bukan benar-benar menyelamatkan nasib masa
depan bangsa Papua tetapi, perjanjian hanyalah kepetingan terselubung AS
untuk kepentingan Ekonomi dan Emas di Papua, lebih khusus untuk
memuluskan perjanjian kontrak Tambang Emas di timika
Atas kongkalinggong dan konspirasi politik Imperalime dan Kapitalis
Amerika Belanda Indonesia termasuk PBB melakukan perjanjian New York
tanpa melibatakan orang Papua Barat. Setelah mengadakan perjanjian New
York ada petemuan rahasis yang kita kenal dengan Roma Agreement mengatur
siasat kontrak PT Freeport antara Ameriak belanda dan Indonesia.
Berdasarkan kesepakatan itu sebelum orang Papua barat menetukan Nasib
sendiri melalui referendum 1969 penandatnganan kontrak karja PT Preeport
indonesia pada tahun 1967 tanpa sepengetahuan pemilik dan ahli waris
emas di timika.
Kemudian penandatnganan kontrak yang ke dua kali dilakukan pada tahun
1997 tanpah melibatkan pemilik tanah 7 suku yang ada di timkia secara
khusus tetapi juga rakyat Papua Barat yang memiliki hak yang mutlak.
Sejak 1967 sampai dengan saat ini 48 tahun perusahaan tambang emas
terbesar di dunia itu beroperasi tidak memberikan manfaat bagi rakyat
Papua dan dan pemilik tanah adat di wilayah operasi tambang emas
tersebut.
Kini hal yang sama menjadi perdebatan menarik di jakarata untuk
melakukan kontrak karja PT. Freeport yang ke tiga kalinya. Para Mentri-
Mentri di Jakarta sedang ribut, dan menjadi isu penting di lingungan
pemerintah kolonial di Istana.
Tarik menarik ini terjadi karena masa
kontrak PT. Freeport akan berakhir pada tahun 2021 mendatang. Yang
anehnya Emas ada di Papua. Pemilik Emas ada Papua kenapa para
kolonial indonesia ini sedang ribut di jakarta tanpa mempertanyakan
pemilik ?
Jika Indonesia mau memperpanjang kontrak PT Freeport yang ke tiga
kalinya mengtapa tidak melibatkan orang Papua sebagai pemilik emas,
lalu kalian Mentri-mentri ribut dan pro kontra terjadi disana antara
kementrian EDM dan Mentri kemaritiman ?
Wakil Mentri Energi dan Sumberdaya Mineral yang ngotot untuk
memperpanjang kontrak ? Sedangkan Mentri kementriman menolak
memperpanjang kontrak PT Freeport, ada di balik kinspirasi dan semua
kongkalingkong di jakrta ?
Mungkin Mentri yang Ngotot untuk memperpanjang kontrak PT Freeport takut
Papua mereka atau takut terhadap Tim pencari fakta ke Papua berdasarkan
keputusan PIF sehingga Wakil Mentri Energi dan Sumberdaya mineral
mendesak segera dilakukan perpanjangan kontrak, supaya hubungan Amerika
dan Indonesia semakin erat agar Kolonial Indonesia tetap menguasi
Wilayah west Papua dan memperpanjang masa kolonialimenya ?
Seharusnya sesuia dengan undang-undang untuk memperpanjang kontrak PT
Freeport seharusnya tahun 2019 bukan sekarang, tetapi kenapa jakarta
dalam hal ini kementrian EDM mendesak memperpanjang kontrak
dipercepat, ada dua kemungkinan yang menyebabkan mempercepat
perpanjangan kontrak yaitu :
1. Jakarta takut kedatangan Tim pencari fakta ke Papua lalu menemukan
pelanggaran HAM di Papua termasuk explorasi petambangan Emas di tmika,
merussak linggugan dan pelanggaran HAM lainya akibat PT Freeport. Maka
jakrta mempercepat supaya membangun hubungan erat dengan Amerika,
sehingga amerika menekan Tim pencari fakta untuk tidak mengankat
pelanggaran HAM yang terjadi dampak dari PT Freeport Indonesia selama 48
Tahun
2. PT. Freeport berharap mepercepat kontrak supaya selama 2 tahun ke
depan operasi Freeport tetap berjalan. Kemudian presiden egatakan jika
PT Freeport indonesia ingin memperpanjang kontrak berarti harus menunggu
sampai tahun 2019 dengan 5 siarat . Dengan 5 syarat yang diajukan
pemerintah yang harus dipenuhi oleh PT Freeport dan kontraknya tahun
2019, maka PT Freeport merasa rugi karena saham yang ditanamkan PT
Freeport sekitar $14 terliyun, jika permintaan pemerinta dipenuhi tetapi
kontraknya diperpanjang tahun 2019, tentu perusahaan rugi sebab
selama 3 tahun kedepan harus menuggu kontrak tahun 2019, tidak akan
beroperasi berarti merugikan perusahaan.
Tetapi yang menjadi pertanyaan
adalah presiden tanggal 26 ke amerika bikin apa ? pada hal sebelumnya
kujugan kerja ke amerika ditolak, kemudian ketiga bos Freeport ke
jakarta, lalu presiden Jokowi ke Amerika, ada apa dibalik
persengkonggolan ini ?
Kenapa Jakarta tidak melibatkan rakyat Papua sebagai pemilik emas,
memangnya emas ada di jakrta sehingga kamu ribut untuk memperpanjang
kontrak ? sungguh ironis pemerintah kolonial Indonesia dan imperils dan
kaptalis terus memperkosa dan merampas suberdaya alam dan manusisia
terus ditindas dengan dibekap oleh kapitalisme Amerika Serikat.
Yang sangat disayangkan juga adalah PT Freeport Beroperasi selama 48
tahun namun tanah adatnya sekitar 600 terliyun belum dibayar sampai
sekarang lalu mendesak pemerintah memperpanjang kontrak yang ke tiga
kalinya mungkin mereka gila dengan emas di Papua jadi maklum.
Seharusnya
Freeport harus membajar tanah adat terlebih dahulu sebelum
memperpanjang kontrak dan juga sebelum beroperasi pada tahun 1967 lalu
tanah adatnya harus dibajar dong, kaptalis rakus Emas .
Keberadaan perusahaan Emas raksasa di dunia itu belum pernah memberikan
dampak postif bagi rakyat Papua namun yang ada menghansurkan hutan
menghacurkan tanaman mair bersi dicemari dengan limpah.
Masyarakat pemilik tanah suku amungme dan kamoro hidup di kubuk-kubuk,
rumah yang tidak layak di huni manusia sangat meprihatinkan. Masyarkat
pemilik Tanah menjadi minioritas tersingkirkan dari ibu kota, lihat saya
Masyarakan pemilik tinggal di rumah yang tidak layak di pelabuhan
pemako. Mereka tak berdaya untuk melawa raksa kapitalis yang saat ini
beroperasi di mimika.
Pada hal pendapatan yang diperoleh sangat besar, PT Freeport bukan hanya
mencuri emas murni saja tetapi, Emas, Nikel,tembaga dan uranium, yamg
eberikan pemasukan kepada pemerintah Indonesia sangat Besar nilainya,
karena satu Hari dari Emas murni menghasilkan 29 terliyun per hari. 29
terliyun per hari ini hanya dari Emas namun belum terhitung dari Nikel
Tembaga dan Uranium.
Kemudian PT Freeport Indonesia belum pernah berterus terang kepada
Pemerintah colonial di Papua dan kepada pemilik tentang uranium yang dia
curi dari Freeport, karena harga uranium lebih mahal dengan Emas,
sehingga nilai yang di dapatkan dari uranium diperkirakan sekitar
ratusan terliyun per hari.
Perusakan linggungan peruskan linggungan dan hutan dan laut tempat
rakyat mencari makan dirusak. Rakyat di wilayah operasi tambang tindak
mendapatkan air bersi, limpah pembuagan PT Freeport merusak semua semua
sumber kehidupan manusia di wilayah tersebut.
Dengan demikian keberadaan PT Freeport Indonesia tidak berarti sama
sekali bagi rakyat Papua, tidak memberikan kontribusi bagi
keberlangsungan hidup masa depan rakyat Papua.
Tanah adat selam 48 tahun
tidak di bajar, masyarakat Pemilik tanah tidak pernah diberdayakan,
hasil bumi terus dikuras habis oleh Freeport yang kenyang pemerintah
colonial Indonesia di Jakarta dan kapitalisme Amerika serta mengenyagkan
Imperalisme dunia, sedangkan rakyat papua hidup Miskin dan melarat
diatas kekayaan alamnya sendiri.
Maka jangan heran jika orang Papua terus dibunuh oleh aparat kolonial
Indonesia tetapi, Amerika yang selalu bicara HAM tetapi itu hanya tameng
yang dipakai kapitalis untuk menguasi kekayaan Alam di seluruh dunia.
Maka hanya diam membiarkan pembunuhan terus terjadi di Papua Barat. Dan
Amerika terus membantu Indonesia
Oleh karena itu jika pemerintah Kolonial Indonesia segera membaajar
ganti rugi tanah adat milik RP 600 terliyun.
Pemerintah Indonesia
segera hentikan memperpanjang kontrak PT.Freeport Indonesia karena tidak
bermanfaat bagi rakyat Papua sebagai pemilik emas.
Jika pemerintah Indonesia tidak melibatkan rakyat Papua untuk
memperpanjang kontrak PT Freeport dan pihak perusahaan tidak membajar
tanah adat Rp 600 an Tirliyun berarti perusahaan Emas terbesar di dunia
tersebut harus tutup karena hanya mengenyangkan pemerintah Indonesia di
Jakarta dan Amerika sedankan rakyat Papua tidak mendapatkan keuntungan.
Jakrta Segera hentikan perdepatan tentang perpanjangan masa kontrak PT
Freeport Indonesia karena Emas bukan ada di Jakarta emas bukan milik
Amerika tetapi pemilik tambang adalah orang Papua, jika ingin
memperpajang kontrak 20 tahun lagi berarti segera menyelesaikan Status
Polistik Papua melalui referendum sebagai solusi damai agar untuk
pembagian tambang Emas di Papua menentukan nasibnya. Karena persoalan
papua saat sesungguhnya Menyelesaikan status Politik Papua harus di
utamakan.
0 komentar:
Posting Komentar
silakan komentari