Puluhan
aktivis dari berbagai LSM melakukan aksi damai di DPR di Jakarta untuk
menyampaikan keprihatinan mereka atas berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran
HAM yang terorganisir yang masih terjadi di Papua.
Kelompok
yang menamakan diri Koalisi Anti Militerisme untuk Papua, antara lain termasuk
anggota dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),
Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK Papua), serta Aliansi
Mahasiswa Papua.
“Kekerasan
yang sedang terjadi akibat kepentingan politik pilkada yang tidak menginginkan
kondisi Papua tenang dan damai,” kata ketua KAMPAK Papua Dorus Wakum pada aksi
unjuk rasa di luar Gedung DPR RI, Jakarta (21/9).
Empat bulan
lalu, tindak kekerasan di wilayah paling timur Indonesia itu telah mengklaim 23
orang tewas dan 18 luka-luka.
“Indikasi
yang menimbulkan kekerasan kemanusiaan banyaknya para elit Papua yang terlibat
tindak pidana korupsi sehingga sengaja mengacaukan situasi dan kondisi
daerah, dengan demikian pihak aparat keamanan tidak akan berani
menindak-lanjuti kasus tindak pidana korupsi yang dilakuakn oleh para elit
politik di Papua,” kata Wakum.
Dalam
audiensi dengan dua anggota DPR RI, ia meminta Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono segera memerintahkan panglima TNI dan Kapolri supaya menarik
pasukannya masing-masing yang ditugaskan secara sembunyi-sembunyi dan melakukan
operasi terselubung di tanah Papua.
Ia juga
meminta presiden segera memerintah Menteri Hukum dan HAM membebaskan tahanan
politik, serta Jaksa Agung RI segera mencopot masing-masing petinggi
daerah yang tidak menegakkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal pemberantasan
korupsi.
Paskalis
Kossay, salah satu anggota DPR RI yang menerima kelompok itu, berjanji akan
menyampaikan tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.
sumber:
http://test.cathnewsindonesia.com/
0 komentar:
Posting Komentar
silakan komentari