KAPOLDA : PERNYATAAN PERDANA MENTERI VANUATU TIDAK VALID

Irjen Pol Tito Karnavian (Jubi/IST)

Jayapura, 5/10 (Jubi) – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian menilai, pernyataan perdana menteri negara Vanuatu, Moana Karkas Kalosil tidak valid.
Soal investigasi masalah HAM di Papua, menurut Tito, sedianya harus memahami mekanisme di PBB. Semua negara boleh saja menyampaikan pendapat, tetapi tidak harus disetujui. Indonesia memiliki Right of Reply (hak untuk menjawab). Hak itu disampaikan oleh perwakilan tetap RI yang ada di PBB.
“Saya melihat terbalik sekarang ini. Selama setahun saya menjabat, setahu saya, yang menimpa TNI/Polri malah lebih banyak. Saya kira pernyataan Vanuatu tidak valid,” kata Jendral Tito kepada wartawan usai apel HUT TNI ke-68 di lapangan Makodam XVII/Cendrawasih, Sabtu (5/10) siang.
September lalu, 28/9, di Sidang Tahunan PBB, Perdana Menteri Vanuatu Moana Kalosil menyatakan, Papua Barat telah secara konsisten membantah semacam pengakuan oleh badan dunia. Ia meminta, PBB untuk menunjuk seorang Wakil Khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan status politik Papua di Indonesia.
“Kita sekarang berunding tentang masalah Suriah, tetapi ketika datang ke masalah hak-hak rakyat Papua Barat, suara kami dimatikan bahkan dalam podium ini ” kata Perdana Menteri Moana Karkas Kalosil kepada Debat Umum Majelis Umum tahunan PBB, mengacu pada perang saudara yang telah menewaskan sekitar 120.000 Suriah , sopir beberapa 6,6 juta dari rumah mereka dan melihat penggunaan senjata kimia.

“Bagaimana kita kemudian mengabaikan ratusan ribu orang Papua Barat yang telah secara brutal dipukuli dan dibunuh ? Orang-orang Papua Barat mencari untuk PBB sebagai mercusuar harapan. Mari kita, pemimpin rekan saya, dengan keyakinan moral yang sama menghasilkan dukungan kami terhadap penderitaan orang Papua Barat. Sudah saatnya bagi PBB untuk bergerak melampaui pinggiran dan alamat dan memperbaiki beberapa kesalahan sejarah,” lanjut Moana.
Disebutkan, polisi Indonesia dilaporkan menembak dan menewaskan dua demonstran pada malam peringatan ke-50 bekas Nugini Belanda, menempati setengah bagian barat New Guinea Island, menjadi bagian dari Indonesia . Setidaknya 20 pengunjuk rasa ditangkap , banyak karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan .
Menurut Tito, suara Vanuatu tidak banyak didengar. Berbeda jauh dengan Indonesia, negara besar, bahkan perdana menteri Indonesia pernah menjadi ketua dewan kemanan PBB. Di dalam PBB, posisi Indonesia, lanjut dia, sangat kuat karena didukung negara-negara ASEAN, OKI dan Non Blok. Sdangkan Australia, Belanda dan Inggris sangat mendukung Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI).
“Masalahnya, informasi yang disampaikan oleh Vanuatu belum tentu valid. Pelanggaran HAM yang mana yang dimaksud? Semua dikuasi orang Papua, Gubernur, DPRP, Bupati dikuasai orang Papua. Bahkan pejabat kepolisian, Wakapolda itu orang Papua, Komandan Brimob orang Papua. Jadi, pelanggaran HAM yang mana yang dimaksud?” jelas Jendral Tito.
Tito membandingkan situasi di Filipina Selatan, seperti kata salah perwakilan Cina. Bahwa Papua dinilai aman dibandingkan situasi di negara-negara lain. Di dalam negeri, Tito membandingkan situasi Jayapura dengan Jakarta. Dia menilai Jayapura jauh lebih aman daripada Jakarta. Karena itu, Tito mengimbau agar tidak perlu menanggapi pernyataan perdana menteri Vanuatu. (Jubi/Timo Marten)