 |
| Nesta Gimbal |
Oleh : Nesta Gimbal
Sejak
keluarnya stekmen gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe setelah kujugan
ke LP abepura pada tanggal 17 Agustus yang lalu media lokal di Papua
tidak meliput berita-berita dari oraganisasi gerakan di papua, semua
media ditekan habis-habisan degan kekuatan militer indonesia.
Tekanan pemerintah dalam hal ini TNI /POLRI terhadap kebebasan press di Papua Barat saat ini, indefedensi media masa baik media cetak maupun media elektronik tidak lagisebagai fungsi kontrol dalam dalam semua aspek, kebebasab media hari sulit berperan aktif dalam semua kegiatan masayarakat baik kegiatan ekonomi sosial maupun politik.
Tekanan demi tekanan terhadap kebebasan perss terus menerus terjadi, tekana terhadap kebebasan media perss itu mulai terlihat dengan jelas pada tanggal 17 Agustus 2013 lalu Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe secara terang- terangan melakukan tekana terhadap salah satu wartawan lokal yan ada di Papua yaitu salah satu wartawan tablodid jubi.
Pada saat itu gubernur langsung secara terbuka mengatakan bahwa taploid jubi adalah medianya KNPB teguran dan tekanan terhadap wartawan tersebut salah satu bagian pembunuhan karakter serta mengganggu fisigologi terhadap wartawan –wartawan lokal yang ada di Papua, sehingga sejak peristiwa tersebut wartawan lokal di Papua tidak mau lagi meliput berita –berita dari Organisasi pergerakan yang ada di Papua pada Umumnya dan lebih khusus wartawan tidak mau lagi meliput berita-berita KNPB.
Tekanan terhadap wartawan oleh militer baik melalui sms dan teguran secara langsung mengganggu fisigologi dan pembunuhan karakter, tekanan demi tekanan terus menerus di alami oleh wartawan – wartawan di papua, indefedensi media perss, peran media masa dalam pembagunan dan kehidupan sosial politik masyarakat.
Sejak tekanan dari gubernur Lukas Enembe terhadap wartawan beberapa hari lalu dampaknya dialami terhadap semua wartawan di Papua, hal terlihat setlah beberapa kali juru bicara nasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wim R Medlama beberapa kali kontak wartawan-wartawan namun mereka tidak tidak mau datang meliput berita darai KNPB.
Ada beberapa wartawan lokal sempat menyampaikan kepada jubir nasional KKNPB bahwa mereka ditekan oleh pemerintah dan militer secara langsung maupun tidak langsung yaitu teror melalui sms,telpon secara langasung dan ada yang tegur secara langsung oleh Militer dalam hal ini TNI /POLRI yang berpakian preman yang berkeliaran di Papau. Bahkan beberapa wartawan sempat mengatakan bahwa mereka selalu di awasi oleh aparat, setiap hari dan teror dan pelarangan liput berita-berita KNPB secara terbukan maupun melalui teror di sampaikan secara langsung kepada wartawan wartawan yang ada di Papua maka mereka tidak mau lagi meliput berita KNPB atau kegiatan-kegiatan demo knpb katanya.
Penyataan Gubernur tidak rasional dan menagkapi sesuatu terlalu dini, hal ini menandakan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe tidak siap jadi peminpin, kepeminpinan gubernur paapua lukas enembe perlu dipertanyakan, sebenarnya kita bisa katakan ketika melihat rekasi seorang nomor satu di provinsi Papua itu, degan kata lain kami katakan bahwa Gubernur 6yang paling bodok di papua.
Lukas enembe harus mengerti dan memahami peran dan fungsi media baik itu media cetak maupun media elektronik berdasarkan undang-unadg perss menjamin setiap wartawan baik wartawan lokal maupun wartan nasional bebas meliput berita apapun secara indefenden, kebebasan press di papua saat ini sangat memperihatinkan karena pemerintah menerapkan sistem Aparteis.
Pada saat pemerintah Inggris menjajah Afrika selatan sitem aparteis diterapkan pada saat itu di Afrika Selatan bukan hanya inggris namun beberapa negara lainaya yang pernah menjajah Afrika selatan pernah melakukan hal yang sama yaitu Pransis dan belanda, sitem yang sama saat ini pemmerintah indonesia menerapakan di Papua Barat, hali kami bisa melihat beberapa hari yang lalu seorang Gubernur menegur salah satu wartawan media lokal pada saat kujungan kerja ke LP pada tanggal 17 agustus yang Lalu.
Pernyataan Lukas Enembe terhadap salah satu media di papua yaitu tabloid jubi bertentangan dengan undang-undang perss, namun kami memahami bahwa pernayataan gubernur merupakan kekesalan dan sangat emosional menyikapi karena pada saat Aksi demo damai yang dilakukan oleh Komite nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) beberapa hari sebelum tanggal 17 Agustus yaitu tepat pada tanggal 15 agustus lalu pada saat aksi demo parade Budaya Melanesia lalu Ketua Parlemen Nasional West Papua Tuan Bucthar Tabuni sempat menyampaikan beberap;a pernyataan peda di depan publik yang hadir pada saat itu memadati di depan museum Expo waena.
Dalam pernayataan tersebut Bucthar Tabuni mengatakan bahwa Lukas Enembe dan Para Bupati-Bupati se Papua dapat jabatan bukan karena kalian pitar dan kalian hebat namun kalian dapat jabatan karena indonesia memberikan gula-gula manis karena takut Papua merdeka tegasnya, sebelum membacakan stekmen politik. Sehingga sangat jelas bahwa pernyataan atau teguran oleh Gubernur terhadap salah satu wartawan di LP merupakan melampiasakan emosi dan kekesalnya, karena rakyat papua tidak mengahargai kepeminpina dan tidak percaya dengan semua program dan kepeminpinan beliau.
Satu7 hal lagi pernyataka Gubernur itu merupakan salah satu hal yang paling bodok dan dia membuka celana dalamya, dalam artian bahwa dia menunjukan kebodohanya kepada buplik bahwa sebenarnya dia tidak mampu meminpin, dan dia hanya terpaksa jadi Gubernur karena kepentingan Partai politik yaitu demokrat.
Selain kekesalan terhadap penolakan remisi persiden oleh tahanan politik juga membuat dia pusing dan stes karena sebelumnya perseiden bersama Gubernur petremuan di jakarta dan pada saat itu mukin gubernur jakinkan kepada persiden bahwa dia menyami atasi situasi politik dan menyamin bahwa dia kan yakinkan para tahanan politik supaya meneriama remisi, tetapi kenyataan dilapagan bicara lain, misalnaya tanggal 15 agustus ada demo KNPB di seluruh Tanah Papua untuk menutut penentuan nasib sendiri, kemudia pada tanggal 17 agustus para Tahanan politik menolak Remisi persiden akhirnya Lkas pusing karena janjinya kepada persiden Gagal Total.
Tekanan pemerintah dalam hal ini TNI /POLRI terhadap kebebasan press di Papua Barat saat ini, indefedensi media masa baik media cetak maupun media elektronik tidak lagisebagai fungsi kontrol dalam dalam semua aspek, kebebasab media hari sulit berperan aktif dalam semua kegiatan masayarakat baik kegiatan ekonomi sosial maupun politik.
Tekanan demi tekanan terhadap kebebasan perss terus menerus terjadi, tekana terhadap kebebasan media perss itu mulai terlihat dengan jelas pada tanggal 17 Agustus 2013 lalu Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe secara terang- terangan melakukan tekana terhadap salah satu wartawan lokal yan ada di Papua yaitu salah satu wartawan tablodid jubi.
Pada saat itu gubernur langsung secara terbuka mengatakan bahwa taploid jubi adalah medianya KNPB teguran dan tekanan terhadap wartawan tersebut salah satu bagian pembunuhan karakter serta mengganggu fisigologi terhadap wartawan –wartawan lokal yang ada di Papua, sehingga sejak peristiwa tersebut wartawan lokal di Papua tidak mau lagi meliput berita –berita dari Organisasi pergerakan yang ada di Papua pada Umumnya dan lebih khusus wartawan tidak mau lagi meliput berita-berita KNPB.
Tekanan terhadap wartawan oleh militer baik melalui sms dan teguran secara langsung mengganggu fisigologi dan pembunuhan karakter, tekanan demi tekanan terus menerus di alami oleh wartawan – wartawan di papua, indefedensi media perss, peran media masa dalam pembagunan dan kehidupan sosial politik masyarakat.
Sejak tekanan dari gubernur Lukas Enembe terhadap wartawan beberapa hari lalu dampaknya dialami terhadap semua wartawan di Papua, hal terlihat setlah beberapa kali juru bicara nasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wim R Medlama beberapa kali kontak wartawan-wartawan namun mereka tidak tidak mau datang meliput berita darai KNPB.
Ada beberapa wartawan lokal sempat menyampaikan kepada jubir nasional KKNPB bahwa mereka ditekan oleh pemerintah dan militer secara langsung maupun tidak langsung yaitu teror melalui sms,telpon secara langasung dan ada yang tegur secara langsung oleh Militer dalam hal ini TNI /POLRI yang berpakian preman yang berkeliaran di Papau. Bahkan beberapa wartawan sempat mengatakan bahwa mereka selalu di awasi oleh aparat, setiap hari dan teror dan pelarangan liput berita-berita KNPB secara terbukan maupun melalui teror di sampaikan secara langsung kepada wartawan wartawan yang ada di Papua maka mereka tidak mau lagi meliput berita KNPB atau kegiatan-kegiatan demo knpb katanya.
Penyataan Gubernur tidak rasional dan menagkapi sesuatu terlalu dini, hal ini menandakan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe tidak siap jadi peminpin, kepeminpinan gubernur paapua lukas enembe perlu dipertanyakan, sebenarnya kita bisa katakan ketika melihat rekasi seorang nomor satu di provinsi Papua itu, degan kata lain kami katakan bahwa Gubernur 6yang paling bodok di papua.
Lukas enembe harus mengerti dan memahami peran dan fungsi media baik itu media cetak maupun media elektronik berdasarkan undang-unadg perss menjamin setiap wartawan baik wartawan lokal maupun wartan nasional bebas meliput berita apapun secara indefenden, kebebasan press di papua saat ini sangat memperihatinkan karena pemerintah menerapkan sistem Aparteis.
Pada saat pemerintah Inggris menjajah Afrika selatan sitem aparteis diterapkan pada saat itu di Afrika Selatan bukan hanya inggris namun beberapa negara lainaya yang pernah menjajah Afrika selatan pernah melakukan hal yang sama yaitu Pransis dan belanda, sitem yang sama saat ini pemmerintah indonesia menerapakan di Papua Barat, hali kami bisa melihat beberapa hari yang lalu seorang Gubernur menegur salah satu wartawan media lokal pada saat kujungan kerja ke LP pada tanggal 17 agustus yang Lalu.
Pernyataan Lukas Enembe terhadap salah satu media di papua yaitu tabloid jubi bertentangan dengan undang-undang perss, namun kami memahami bahwa pernayataan gubernur merupakan kekesalan dan sangat emosional menyikapi karena pada saat Aksi demo damai yang dilakukan oleh Komite nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) beberapa hari sebelum tanggal 17 Agustus yaitu tepat pada tanggal 15 agustus lalu pada saat aksi demo parade Budaya Melanesia lalu Ketua Parlemen Nasional West Papua Tuan Bucthar Tabuni sempat menyampaikan beberap;a pernyataan peda di depan publik yang hadir pada saat itu memadati di depan museum Expo waena.
Dalam pernayataan tersebut Bucthar Tabuni mengatakan bahwa Lukas Enembe dan Para Bupati-Bupati se Papua dapat jabatan bukan karena kalian pitar dan kalian hebat namun kalian dapat jabatan karena indonesia memberikan gula-gula manis karena takut Papua merdeka tegasnya, sebelum membacakan stekmen politik. Sehingga sangat jelas bahwa pernyataan atau teguran oleh Gubernur terhadap salah satu wartawan di LP merupakan melampiasakan emosi dan kekesalnya, karena rakyat papua tidak mengahargai kepeminpina dan tidak percaya dengan semua program dan kepeminpinan beliau.
Satu7 hal lagi pernyataka Gubernur itu merupakan salah satu hal yang paling bodok dan dia membuka celana dalamya, dalam artian bahwa dia menunjukan kebodohanya kepada buplik bahwa sebenarnya dia tidak mampu meminpin, dan dia hanya terpaksa jadi Gubernur karena kepentingan Partai politik yaitu demokrat.
Selain kekesalan terhadap penolakan remisi persiden oleh tahanan politik juga membuat dia pusing dan stes karena sebelumnya perseiden bersama Gubernur petremuan di jakarta dan pada saat itu mukin gubernur jakinkan kepada persiden bahwa dia menyami atasi situasi politik dan menyamin bahwa dia kan yakinkan para tahanan politik supaya meneriama remisi, tetapi kenyataan dilapagan bicara lain, misalnaya tanggal 15 agustus ada demo KNPB di seluruh Tanah Papua untuk menutut penentuan nasib sendiri, kemudia pada tanggal 17 agustus para Tahanan politik menolak Remisi persiden akhirnya Lkas pusing karena janjinya kepada persiden Gagal Total.
Dan aksi balas dendam oleh gubrnur terhadap KNPB sekarang melakukan pembungkaman terhadap kebebasan perss di papua, dengan kata lain menerapkan sitem aparteis, media-media di papua dilarang untuk meliput berita-berita KNPB, walapaun hal ini tidak sampaikan secara langsung namun beberapa wartawan mengatakan mereka takut meliput berita KNPB kerena ditekan dan teror oleh militer, sehinggga beberapa hari terakhir setelah tanggal 17 agustus KNPB masu melakukan jumpa press namun wartawan tidak merespon karena mereka takut salah satu wartawan loka mengatakan bahwa kami posisi dilematis krena kami terus ditekan dan diancam untuk melakukan meliput berita KNPB katanya.
Oleh sebab itu kami komite nasional papua barat KNPb memita agar :
1. Gubernur Hetikan pembungkaman kebebasan perss di Papua Barat, dan hetikan diskriminasi terhadap rakyat Papua
2. Pemeritah terus membungkam kebebasan perss di Papua maka kami akan publikasikan kepada seluruh dunia bahwa pemerintah indonesia adalah penjajah dan pemerintahan aparteis di Papua
3. Kami mendesak PBB segera kirim Tim Investigasi ke Papua
Nesta adalah seorang Aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Jayapura West Papua
0 komentar:
Posting Komentar
silakan komentari