VIDEO AKSI DEMO DAN 157.427 RIBU PETISI DUKUNGAN RAKYAT PAPUA UNTUK ULMWP MENJADI ANGGOTA MSG

Pdt. Leo Mimin Gotbah Doa dukung MSG

Petisi Dukungan ULMWP melebihi Suara Pepera 1969

Bangsa Indonesia sering mengatakan segelintir orang Papua yang minta Merdeka, KNPB menyatakan suara segelintir itu tidak benar dan yang benar adalah Bangsa Papua ingin Lepas dari Negara kesatuan republic Indonesia [NKRI] dan ingin menentukan nasib sendiri melalui mekanisme internasional.

Petisi dukungan yang diberikan oleh Rakyat West Papua baik itu dari Akademisi, Tokoh Gereja, Tokoh Adat,Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Panguyuban-Panguyuban, Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Perlawanan, Kepala-Kepala Desa, PNS, Buru Bangunan, Karyawan Perusahan, TKBM, Pedagang Kaki 1-5 serta Seluruh Rakyat West Papua Kepada ULMWP Mencapai 157.427 [Seratus Lima Puluh Tujuh Ribuh Empat Ratus Dua Puluh Tujuh] Suara.

Dukungan kepada ULMWP berasal dari orang papua asli dan simpatisan yang ada di wilayah teritori West Papua dari Sorong sampai Merauke. Petisi dukungan terhadap perjuangan Papua Merdeka telah nyata dan menjadi mayoritas Melebihi Suara Penentuan Pendapat Rakayat [PEPERA] 1969 hanya 1025 [Seribuh Dua Puluh Lima] suara waktu itu.

April - Juni 2015 Penangkapan Mencapai 507 orang

Dalam rangka kampanye dan sosialisasi ULMWP diseluruh wilayah West Papua terhitung dari awal April sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 aparatur Negara republic Indonesia telah menangkap aktifis Papua Merdeka dan Rakyat sioil mencapai jumlah 507 [Lima Ratus Tujuh] orang.

Penangkapan demi penangkapan terjadi bermula dari 30 April hingga 15 juni 2015, dimana Rakyat Papua di mediasi oleh KNPB saat sosialisasi dukungan kepada ULMWP yang telah mengajukkan aplikasi ke MSG guna menjadi Anggota sesame malanesia. KNPB menilai tindakan aparatur Negara Indonesia ini Melanggar Konstitusi Indonesia itu sendiri, sebab KNPB tidak mediasi Rakyat West Papua untuk melakukan Demonstrasi Damai untuk mendukung ULMWP diluar dari konstitusi NKRI. KNPB mempunyai dasar dan dijamin untuk menyapaikan pendapat dimuka umum oleh Dasar Negara NKRI itu sendiri.