 |
| Ketua PNWP Buchtar Tabuni dan Ketua Umum KNPB Victor F. Yeimo |
Komite Nasional Papua
Barat ( KNPB) adalah sebuah wadah yang didirikan dengan tujuan mediasi rakyat
West Papua dalam gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat dengan agenda bersama,
untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri dan menjadikan Referendum sebagai
jalan tengah dalam medudukan persoalan West Papua secara demokrasi, adil dan
beradab. Dengan kata lain hadirnya KNPB sebagai media nasional untuk mendukung
dan mendorong agenda IPWP dan ILWP.
Dengan dasar tersebut, maka pada tanggal
19-22 November 2010 telah dilaksanakannya KONGRES I KNPB itu, telah
menghasilkan resolusi yang menjadi sikap dan komitmen seluruh peserta, bahwa fokus
program KNPB yang utama adalah penyelesaian secara hukum dan politik. KNPB
secara nasional menurunkan program politik dan organisasi, pertama program KNPB
adalah tercapainya cita-cita bangsa West Papua, yaitu Merdeka secara politik
melalui jalur yang paling demkrasi da bermartabat yaitu Referendum. Kedua,
Program organisasi KNPB sebagai media mendorong terbentuknya Wadah Nasional
Papua Barat sebagai badan representative, sekaligus sebagai simbol persatuan
dalam mengendarai perjuangan West Papua, hingga terbentuknya Pemerintahan
sementara pasca referendum.
Untuk menyukseskan agenda pembentukan Wadah
Nasional Papua Barat ini, maka sebagai langkah awal perlu dibentuknya Wadah
Rakyat Daerah. Dengan Wadah Rakyat Daerah ini, maka semua elemen, faksi yang
ada di daerah itu disatukan dan figur-figurnya di pilih langsung oleh
masyarakat di daerah itu.
Wadah Rakyat Daerah ini sebagai badan atau forum
represetative, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan
West Papua di daerah. Selanjutnya Wadah Rakyat Daerah ini membentukWadah
Nasional Papua Barat sebagai Wadah Represetatif politik bangsa West Papua da
sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan politik Bangsa
West Papua.
Melihat fenomena gerakan perjuangan nasional Papua Barat yang kian
terdegradasi dalam budaya egoisme, sentimen organ/kepentingan organisasi dan
tidak merakyat, maka KNPB bersama massa rakyat yang dilandasi oleh semangat
patriotisme melakukan revitalisasi agenda nasional Papua Barat dan rekonstruksi
struktur pada tanggal 15 Desember 2008 di Sentani.
Pada tanggal 21- 24 Agustus
2009 dilakukan Mubes KNPB di Port Numbay guna pembentukan KNPB Wilayah dan
menetapkan program strategis ditengah dinamika kepentingan faksional yang
mengancam internal perjuangan dan tujuan utama perjuangan Pada tahun 2010, KNPB
bersama massa rakyat mengadakan Kongres KNPB di Sentani guna membahas dan
menetapkan prinsip-prinsip organisasi dan aturan serta program kerja KNPB.
Untuk menyukseskan agenda pembentukan Wadah Nasional ini, maka sebagai langkah
awal perlu dibentuknya wadah representative perwakilan daerah yang dikenal
dengan nama Parlemen Rakyat Daerah (PRD). Dengan adanya Parlemen Daerah ini,
maka semua elemen,faksi perjuangan yang ada di daerah itu disatukan didalam
Parlemen Daerah. Parlemen Daerah ini sebagai badan atau forum representatif,
sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan politik Papua
di Daerah.
Selanjutnya Parlemen Daerah ini membentuk Parlemen Nasional Rakyat
Papua Barat sebagai badan atau forum representatif, sekaligus simbol persatuan
dalam mengendarai perjuangan Papua. Kami bermaksud membentuk “Parlemen Nasional
Papua Barat " sebagai Parlement Rakyat hari ini, bukan berarti kami tidak
menghargai tua-tua dalam perjuangan dan beberapa organisasi yang sedang jalan,
atau juga bukan untuk menyalahkan dan membenarkan ide ini.
Tetapi sesungguhnya
merupakan ajakan untuk kita mengerti bagaimana menciptakan sebuah kepemimpinan
yang berdiri bersama kekuatan rakyat, karena yang mau 'merdeka' adalah rakyat.
Pada tahun 2011 –sampai Maret 2011 KNPB telah berhasil mediasi rakyat untuk
membentuk 23 Parlemen Rakyat Daerah di 23 daerah yaitu Biak, Mnukwar, Sorong
Raya, Fakfak, Kaimana, Timika, Paniai, Hubula. Numbay, Tabi, Yahokimo, Pucak
Jaya, Yalimo, Baliem, Nabire, Intan Jaya, Pengunungan Bintang, Dogiyai, Deiyai,
Yamo, Nduga, Ilaga, dan Tolikara 23 PRD ini melakukan pertemuan awal pada bulan
Februari tahun 2012 di Biak untuk konsolidasi PRD setanah West Papua guna
membentuk Wadah representative politik rakyat West Papua, maka disepakati untuk
melakukan Konferensi PRD setanah West Papua di Numbay ( Jayapura) pada tanggal
1- 5 April 2012. Akhirnya pada tanggal 5 April 2012 melalui Konferensi Nasional
Parlemen Rakyat Daerah Setanah West Papua berhasil membentuk dan
mendeklarasikan Parlemen Nasional West Papua.
Parlemen Nasional West Papua
adalah wadah representative politik rakyat West Papua. Tujuan terbentuknya
Parlemen Nasional West Papua ini adalah untuk memperjuangkan hak penentuan
nasib sediri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi manusia dan
Piagam PBB. Keanggotaan PRD adalah utusan rakyat yang dipilih berdasarkan
daerah pemilihan di daerah tersebut.
Jumlah anggota PRD adalah paling kurang 30
orang dan paling banyak 50 orang. Setiap PRD mempunyai hak untuk mengutus atau
mengirim wakilnya untuk duduk atau berada pada Parlemen Nasional West Papua.
Keanggotaan Parlemen Nasional West Papua adalah paling kurang 20 orang dan
paling banyak 30 orang dari setiap PRD.
Pada tanggal 5 April 2012 Parlemen
Nasional West Papua dihadiri oleh semua anggota Parlemen Rakyat Daerah
menetapkan Free West Papua Campaign adalah Wadah politik perjuangn West Papua
di international untuk melakukan lobby, kampanye untuk mencari dukungan kepada
komunitas masyarakat international, Parlemen di setiap Negara dan pemerintah
disetiap Negara serta ke PBB. Dan pada saat yang sama pula telah menetapkan
tuan Benny Wenda sebagai ketua Diplomat international untuk West Papua.
Guna
memperkuat posisi IPWP dan ILWP yang telah dibentuk pada tahun 2008 dan 2009,
maka Parlemen Nasional telah menetapkan IPWP sebagai lembaga politik
international untuk West Papua dan ILWP sebagai lembaga hukum international
untuk West Papua. IPWP dan ILWP adalah lembaga international yang didalamnya
terdapat anggota parlemen dan pengacara di setiap Negara dan bekerjasama dengan
Free West Papua Campaign guna melakukan kampanye, advokasi dan lobby tentang
hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua untuk mendapat dukungan di
parlemen dari setiap Negara dan mendapat di pemerintah dari setiap Negara,
selanjutnya Free West Papua Campaign bersama Negara-negara yang mendukung dan
Free West Papua Campaign melakukan lobby, advokasi ke PBB untuk mendapat dukungan.
Setelah terbentuknya Parlemen Nasional West Papua maka Parlemen Nasional West
Papua telah menetapkan Komite Nasional West Papua sebagai pelaksana keputusan
politik dari Parlemen Nasional West Papua secara nasional dan terus mendiasi
rakyat West Papua untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri secara damai
dan bermartabat. Keberadaan Free West Papua Campaign sebagai Kantor Papua
Merdeka diluar negeri, maka Kantor Free West Papua Campaign telah dibentuk di
pemerintah Kerajaan Inggris Raya, Pemerintah Kerajaan Nederland, Pemerintah
PNG, Pemerintah Australia.
Kedepan Kantor Free West Papua Campaign akan terus
dibuka disejumlah Negara untuk mengakomodir perjuangan kemerdekaan West Papua
secara baik disetiap Negara untuk terus menerus melakukan lobby, kampanye untuk
mendapat dukungan dari setiap Negara dan PBB. Hormat saya Bucthar Tabuni, Ketua
Parlemen Nasional West Papua.
Sumber:
infopnwp.blogspot.
0 komentar:
Posting Komentar
silakan komentari