WLAPUN POLISI MEMBUBARKAN PAKSA NAMUN KNPB TETAP MELAKSANAKAN DEMO DAMAI DIBAWA TEKANAN MILITER TNI/POLRI

Walapun polisei memblokade dan membubarkan masa aksi dibeberapa titik kumpul di kota jayapura namun, sesuai dengan rencana sebelumya KNPB bersama rakyat papua teyap memperingati hari ulantahun IPWP dan mendesak PBB meninjauh Status Politik Papua Barat yang penuh Cacat Hukum dan moral serta Menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah vanuatu atas kebijakanya mempersoalkan masalah Papua di dalam sidang Tahunan PBB Bulan lalu.

Dalam aksi demo tersebut KNPB juga berhasil membacakan Statemen Politik sebagai tuntutan rakyat Papua dan juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah rebuplik Vanuatu. ada beberapa poin menjadi tuntutan aksi demo KNPB tersebut dibacakan oleh Sekertaris I mewakili KNPB pusat dan selanjutnya menyerahkan Kepada Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai lembaga Politik untuk menindak lanjuti ke jenyang lebih tinggi sesuai mekanisme perjuang PNWP. Statemen Politik dari KNPB tersebut diterimah Langsung oleh Ketua Parlemen Bucthar Tabuni didampigi Ketua Parlemen Rakyat Daerah Kaimana.............. di depan Museum Expo Waena.

berikut stekmen politk dan tuntutan rakyat Papua yang disampaikan oleh KNPB sebagai Media nasional

STEKMEN POLITIK

Rakyat Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Karena gerakan Koreri di Biak dan sekitarnya, lahir pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia ketika itu. Gerakan Koreri, di bawah pimpinan Stefanus Simopiaref dan Angganita Manufandu, lahir berdasarkan kesadaran pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing. Pada Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di kota Den Haag (Belanda) telah menyefakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian.

Rakyat Papua Barat, melalui pemimpin-pemimpin mereka, sejak awal telah menyampaikan berbagai pernyataan politik untuk menolak menjadi bagian dari RI. Frans Kaisiepo, bekas gubernur Irian Barat, pada konferensi Malino 1946 di Sulawesi Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa rakyatnya tidak ingin dihubungkan dengan sebuah negara RI (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society). Johan Ariks, tokoh populer rakyat Papua Barat pada tahun 1960-an, menyampaikan secara tegas perlawanannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Indonesia (Plunder in Paradise oleh Anti-Slavery Society).

Wilayah Papua Barat pernah mengalami proses dekolonisasi di bawah pemerintahan Belanda. Papua Barat telah memiliki bendera nasional Bintang fajar memiliki lagu Kebangsaan Hai Tanahku Papua sebagai lagu kebangsaan dan nama negara Papua Barat. Simbol-simbol kenegaraan disiapkan oleh Komite Nasional Papua (KNP) sekarang yang kita kenal hari ini dengan nama Komite Nasional Papua Barat (KNPB), simbol negara ini ditetapkan oleh New Guinea Raad / NGR (Dewan New Guinea). NGR didirikan pada tanggal 5 April 1961 secara demokratis oleh rakyat Papua Barat bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Nama negara, lagu kebangsaan serta bendera telah diakui oleh seluruh rakyat Papua Barat dan pemerintah Belanda.

Dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Papua Barat merupakan daerah perwalian PBB di bawah United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dan dari tahun 1963 hingga 1969, Papua Barat merupakan daerah perselisihan internasional (international dispute region). Kedua aspek ini menggaris-bawahi sejarah Papua Barat di dunia politik internasional dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa kedua bangsa ini tidak saling memiliki hubungan sejarah.

Pepera pada tahun 1969 di Papua Barat yang hasilnya diperdebatkan di dalam Majelis Umum PBB. Beberapa negara anggota PBB tidak setuju dengan hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) karena hanya merupakan hasil rekayasa pemerintah Indonesia. Adanya masalah Papua Barat di atas agenda Majelis Umum PBB menggaris-bawahi nilai sejarah Papua Barat di dunia politik internasional. Ketidaksetujuan beberapa anggota PBB dan kesalahan PBB dalam menerima hasil Pepera merupakan motivasi untuk menuntut agar PBB kembali memperbaiki sejarah yang salah. Kesalahan itu sungguh melanggar prinsip-prinsip PBB sendiri.

Masa depan Bangsa Papua dikorbankan dengan tidak diikut-sertakannya rakyat Papua Barat sebagai subjek masalah di dalam Konferensi Meja Bundar, New York Agreement yang mendasari Act of Free Choice, Roma Agreement dan lain-lainnya merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) dalam hal ini pemerintah Indonesia dan Belanda. Rakyat Papua Barat tidak diberi kesempatan untuk memilih secara demokratis di dalam Pepera. Act of Free Choice disulap artinya oleh pemerintah Indonesia menjadi Pepera. Di sini terjadi manipulasi pengertian dari Act of Free Choice (Ketentuan Bebas Bersuara) menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Ortiz Sans sebagai utusan PBB yang mengamati jalannya Pepera melaporkan bahwa rakyat Papua Barat tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Ketidakseriusan PBB untuk menerima laporan Ortiz Sans merupakan pelecehan hak penentuan nasib sendiri. PBB justru melakukan pelecehan HAM melawan prinsip-prinsipnya sendiri. Ini merupakan motivasi di mana rakyat Papua Barat akan tetap berjuang menuntut pemerintah Indonesia, Belanda dan PBB agar kembali memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu.

Sejak pencaplokan pada 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia selalu berpropaganda bahwa yang pro kemerdekaan Papua Barat hanya segelintir orang yang sedang bergerilya di hutan. Tapi, Gerakan Juli 1998 membuktikan yang lain di mana dunia telah menyadari bahwa jika diadakan suatu referendum bebas dan adil maka rakyat Papua Barat akan memilih untuk merdeka di luar Indonesia. Rakyat Indonesia pun semakin menyadari hal ini. Rakyat Papua Barat menyadari dirinya sendiri sebagai bangsa yang terjajah sejak adanya kekuasaan asing di Papua Barat. Kesadaran tersebut tetap menjadi kuat dari waktu ke waktu bahwa rakyat Papua Barat memiliki identitas tersendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Di samping itu, penyandaran diri setiap kali pada identitas pribadi yang adalah dasar perjuangan, merupakan akibat dari kekejaman praktek-praktek kolonialisme Indonesia.

Perlawanan menjadi semakin keras sebagai akibat dari (1) penindasan yang brutal, (2) adanya ruang-gerak yang semakin luas di mana seseorang dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan (3) membanjirnya informasi yang masuk tentang sejarah Papua Barat. Rakyat Papua Barat semakin mengetahui dan mengenal sejarah mereka. Menurut catatan sementara, diperkirakan bahwa sekitar 400 ribu orang Papua telah meninggal sebagai akibat dari dua hal yaitu kebrutalan ABRI dan kelalaian politik pemerintah.

Sadar atau tidak, pemerintah Indonesia telah membuat sejarah hitam yang sama dengan sejarah Jepang, Jerman, Amerikat Serikat, Yugoslavia dan Rwanda. Kesadaran merupakan basis untuk mentransformasikan realitas, sebagaimana almarhum Paulo Freire (professor Brasilia dalam ilmu pendidikan)menulis. Semangat juang menjadi kuat sebagai akibat dari kesadaran itu sendiri.

Sejarah Papua Barat telah menjadi kuat, sarat, semakin terbuka dan kadang-kadang meledak. Perjuangan kemerdekaan Papua Barat tidak pernah akan berhenti atau dihentikan oleh kekuatan apapun kecuali ketiga faktor (hak, budaya dan latarbelakang sejarah) tersebut di atas dihapuskan keseluruhannya dari kehidupan manusia bermartabat. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi negara tetangga yang baik dengan Indonesia. Rakyat Papua Barat akan meneruskan perjuangannya untuk menjadi bagian yang setara dengan masyarakat internasional. Perjuangan akan dilanjutkan hingga perdamaian di Papua Barat tercapai. Anak-anak, yang orang-tuanya dan kakak-kakaknya telah menjadi korban kebrutalan ABRI tidak akan hidup damai selama Papua Barat masih merupakan daerah jajahan. Mereka akan meneruskan perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

Berdasarkan sejarah masa lalu diatas kami Rakyat Papua Barat yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mendesak :

1. Mendesak kepda PBB segera meninjau kembali Status Politik Bangsa Papua Barat yang sepihak melalui Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 yang mendasari Act of Free Choice, atau Pepera 1969 yang penuh sacat Hukum dan moral.

2. Mendesak kepada Pemerintah Indonesia Memberikan kebebasan unutk rakyat Papua Menentukan Nasib Sendiri melalu Referendum sebagai solusi untuk membuktikan apakah Rakyat Papua Ingin hidup dengan Indonesia atau Merdeka sendiri lepas dari Indonesia.

3. Meminta Kepda Pemerintah Indonesia segera hentikan semua kebiyakan politik dan pembangunan di papua barat sebelum rakyat Papua Barat Menetukan Nasib Sendiri Melalui Referendum.

4. Kami segenap Rakyat Bangsa Papua Barat mendukung Penuh terhadap pidato Perdana Mentri Vanuatu Mr. Moana Kalosil Carcasses, mendesak PBB mengirim Tim Khusus di Papua Barat.

5. Kami Bangsa Papua Barat, mendesak kepada Negara-negara anggota MSG Segera menidaklanjuti hasil keputusan KTT MSG pada tanggal 20 juli lalu, tentang Hak Penentuan Nasib Senditri (Self Determinaton ) dalam waktu dekat.

6. Kami Komote Nasional Papua Barat (KNPB) menghimbau kepada Seluruh Rakyat Papua Barat, dan Seluruh organisasi perjuagan yang ada dalam negeri Maupun Luar Negeri Segera Bersatu dalam satu Isu tunggal Yaitu, Hak Penentuan Nasib Sendiri (Self Determenation ) sesuai Hasil Keputusan KTT MSG di Noumena Kanaky

7. . Kami segenap Rakyat Bangsa Papua Barat menyampaikan selamat ulang tahun IPWP yang ke-5

Demikian setekmen Politik Bangsa Papua Atas perhatian tak lupa kami haturkan berlimpa terima Kasih

Badan Pengurus Pusat

Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB)

TTD

Agus Kosay Ones Suhuniap

Ketua 1 Sekertaris Umum

Menindak Lanjuti :

PENANGGUNG JAWAB POLITIK

PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA (PNWP)

BUCTHAR TABUNI

KETUA

Tembusan :

1. Sekretariat IPWP

2. Sekretariat ILWP

3. Sekretariat MSG

4. Kantor OPM di London Inggris

5. Kantor OPM di Belanda

6. Sekretariat FWC

7. Arsip

KRONOLOGIS LENGKAP AKSI DEMO TANGGAL, 16 OKTOBER 2013 DI JAYAPURA

dilakukan dalam rangaka sbb:

Memperingati HUT IPWP yang Ke-5

Mendukung pidato perdana memteri Vanuatu dalam Sidan Tahunan PBB

Rakyat papua desak kepada PBB, segera meninjau kembali satatus Politik Papua Barat

Segera hentikan pendropan militer organic maupun no-organik di seluruh tanah Papua

Kondisi pementauan kronologis lapangan pada saat kegiatan berlangsung:

Semua titik kumpul massa aksi sesuai surat pemberitahuan kepolisihan antara lain: sentani dan sekitarnya dimata jalan pos 7. Prumnas 3, kalmokel sekitarnya Diputaran taksi. Perumnas 1-2 yoka, jalan buper dan sekitarnya Diterminal Expo. Dok 1-9 apeyo dan sekitarnya Ditaman Imby.

Semua titik kumpul massa aksi mulai serentak orasi sambil kumpul massa aksi setiap titik berbenntang dengan bendera KNPB dengan bertulisan symbol LAWAN, mengunakan pengeras suara mengapon, sons system, mobil komando, dengan spanduk.

Sentani

Jam 05.00 wpb massa aksi mulai berkumpul dimata jalan pos 7. Kemudian jam 07.00 wpb aparat kepolisihan tiba-tiba datang menghadang massa aksi lengkap dengan peralatan perang (senjata) dibawa pimpinan Kapolresta Jayapura sentani. yang sudah terkumpul dimata jalan pos 7 sekalian sita perangkat aksi antara lain: spanduk, satu buah kamera handicen bendera KNPB. Dengan mengunakan, satu bua mobil dalmas dan motor patroli 8 buah.

Jayapura.

Jam 06.00 wpb semua aktifis KNPB dan penggurus menuju ke pasar mama papua. Dan lakukan orasi-orasi didepan pasar mama papua, kemudia jam 08,00 wpb massa aksi turun ke taman Imbi dan dihadang oleh kepolisian dengan jumlah 20 orang lengkap dengan senjata lengkap.

Jam 08.10 wpb, penyitaan bendera KNPB 10 buah dan satu buah mengapon. Lakukan negosiasi lakukan BP KNPB kota madya dan Pusat pun juga mereka tidak hargai demokrasi dipapua. Jam 09.35 wpb. Massa aksi paksa bubarkan oleh aparat kepolisain.

jam 09.09 wpb massa aksi mulai berkumpul dihalte parsko jayapura, massa aksi mengunakan 1 buah truk menuju ke expo waena dan tiba di expo jam 10.41 wpb.

Waena Expo

Jam 07.09 wpb perumnas 3 waena masa aksi turun dari sekeretariat KNPB Pusat massa aksi sekitar 23 orang dengan mengunakan mengapon dan 6 buah bendera KNPB, tiba-tiba dihadang oleh aparat kepolisihan depan Gapura uncen baru. Jam 07.24 wpb baku argument antara aparat kepolosihan dan massa aksi, kemudian aparat arakahkan naik truk keexpo, massa aksi mengunakan satu bua truk dengan 13 motor pengawalan satu bua mobil dalmas polisi, tiba diexpo jam 08.11 wpb.

Tiba diexpo pihak kepolisian mengharakan massa aksi di lapangan makam Theys H, Eluay, kemudian massa aksi turun dari truk lakukan orasi pergantian Badan Pengurus KNPB Pusat diterminal Expo lalu massa duduki sepanjang pingir jalan diterminal expo waena dan terjadi aduk argumen antara pihak aparat kepolisian dan korinator aksi expo Warpo Wetipo. Kordinator aksi dengan aparat kepolisian negosiasi bersama wakapolresta Kiki Kurnia, kiki tegas dan kegiatan ini pergi lakukan dimakam Theys H Eluay. Tetapi beberapa jam kemudian Kapolresta Alfred Papare dan lakukan negosiasi kegiatan lakukan di terminal Expo.

Beberapa menit kemudian jam 10.41 wpb massa aksi dari jayapura tiba diexpo mereka bergabung dengan massa aksi yang ada diexpo.

Kemudian beberapa 5 menit lewat rombongan parlement Nasional West Papua (PNWP) damping ketua PRD tiba diexpo.

Selama orasi pergantian antara ketua KNPB Wilayah sentani, Kota Madya, Pusat sekaligus dibacakan stekmen politik, dan sekaligus stekmen politik serahkan ke lembaga referentiv rakyat Papua disebut Parlemen Nasional West Papua (PNWP) setelah diterima stekmen rakyat Papua yang media oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB). PNWP lanjutkan orasi menentang Hukum Indonesia, Pelangaran HAM, dan menyampaikan proses perjuangan Papua merdeka ditingkat Internasional dan Nasioanl oleh Tuan Buchtar Tabuni.

Pada saat kegiatan berlangsung di terminal expo pengawalan ketat oleh aparat Gabungan dengan mengunakan peralatan lengakap (senjata) aparat TNI 2 truk besar dengan jumlah TNI 60 personil, mobil dalmas polisi 11 buah dan 3 buah mobil vanser/barak kuda. Berakhir aksi jam 14.34 wpb. Dan massa aksi pulang tertib, aman dan terkendali.

Demikian kronologis aksi sesuai kondisi lapangan selama berlangsung kegiatan.

Jayapura, 16 oktober 2013

Tulis Oleh: Mecky Yeimo Dkk

Kronolog KNPB Pusat