Senin, 23
September 2013 | 20:39 WIB
Metrotvnews.com,
Jakarta
: Berbagai gerakan separatis yang
berkembang di berbagai wilayah di Indonesia diindikasikan sebagai dampak
melemahnya rasa nasionalisme masyarakat. Salah satu daerah yang tengah bergolak
yakni Papua.
Pengamat politik Yudi Latief menyatakan permasalahan separatisme di Papua merupakan buah dari akar masalah yang tak kunjung tuntas sejak pertama kali Papua terintegrasikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Usai Papua tergabung dalam NKRI, dalam perjalanannya terdapat banyak pengabaian oleh negara seperti ketiadaan pengakuan terhadap nilai spesifik orang Papua, minimnya akses orang Papua meraih peluang ekonomi, baik di tingkat daerah regional maupun internasional, juga sistem penguasa dan militer yang tidak disukai orang Papua selama ini," ujar Yudi dalam diskusi bertajuk Membangun Papua dengan Karakter Pancasila di Universitas Pancasila, Jakarta, Senin (23/9).
Dengan berbagai permasalahan multidimensi yang ditanggungkan masyarakat Papua sejak bertahun-tahun tersebut, menurut Yudi, tidak mengherankan kemudian muncuk gerakan separatis seperti Gerakan Papua Merdeka (GPM).
Dosen Program Studi Kewarganegaraan Universitas Cendrawasih Bernarda Materay mengatakan masih terdapat segudang permasalahan sebagai benih separatisme di Papua. "Pada dasarnya permasalahan yang paling utama yakni kesadaran ke-Indonesia-an hanya bertumbuh kembang di pusat saja dan belum menjangkau seluruh wilayah Papua," ujar Bernarda dalam kesempatan yang sama.
Menyadari peliknya permasalahan tersebut hingga berbuah gerakan separatis, baik Yudi maupun Bernarda merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah demi menyelesaikan permasalahan dari akarnya. "Respons cepat, tepat, dan konsisten pemerintah untuk permasalahan separatisme Papua bukan terletak pada janji dan angka, melainkan ketulusan untuk memenangkan hati Papua dan membumikan nilai-nilai Pancasila secara integral di Bumi Cendrawasih," tegas Yudi.
Pembumian nilai Pancasila tersebut, menurut Yudi, tentu saja tidak bisa dilakukan dengan pemaksaan atau sepihak melainkan melalui proses dialog melibatkan tradisi dan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat setempat. Selanjutnya, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra daerah untuk dapat berkiprah dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya, baik secara nasional maupun internasional.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Ade Saptomo dalam kesempatan yang sama menyatakan peran dunia akademik amat penting dalam membantu pemerintah mewujudkan penyelesaian masalah multidimensi Papua. "Saat ini kami tengah memfokuskan diri untuk menggalang berbagai kegiatan mencermati fenomena melemahnya nasionalisme di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Papua. Kami akan menelaah permasalahan tersebut secara mendetail dan akan menyerahkan rekomendasi penyelesaian kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk dukungan sekaligus menjalankan peran sebagai institusi akademik yang berjalan di NKRI," pungkas Ade. (Soraya Bunga Larasati)
Pengamat politik Yudi Latief menyatakan permasalahan separatisme di Papua merupakan buah dari akar masalah yang tak kunjung tuntas sejak pertama kali Papua terintegrasikan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Usai Papua tergabung dalam NKRI, dalam perjalanannya terdapat banyak pengabaian oleh negara seperti ketiadaan pengakuan terhadap nilai spesifik orang Papua, minimnya akses orang Papua meraih peluang ekonomi, baik di tingkat daerah regional maupun internasional, juga sistem penguasa dan militer yang tidak disukai orang Papua selama ini," ujar Yudi dalam diskusi bertajuk Membangun Papua dengan Karakter Pancasila di Universitas Pancasila, Jakarta, Senin (23/9).
Dengan berbagai permasalahan multidimensi yang ditanggungkan masyarakat Papua sejak bertahun-tahun tersebut, menurut Yudi, tidak mengherankan kemudian muncuk gerakan separatis seperti Gerakan Papua Merdeka (GPM).
Dosen Program Studi Kewarganegaraan Universitas Cendrawasih Bernarda Materay mengatakan masih terdapat segudang permasalahan sebagai benih separatisme di Papua. "Pada dasarnya permasalahan yang paling utama yakni kesadaran ke-Indonesia-an hanya bertumbuh kembang di pusat saja dan belum menjangkau seluruh wilayah Papua," ujar Bernarda dalam kesempatan yang sama.
Menyadari peliknya permasalahan tersebut hingga berbuah gerakan separatis, baik Yudi maupun Bernarda merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah demi menyelesaikan permasalahan dari akarnya. "Respons cepat, tepat, dan konsisten pemerintah untuk permasalahan separatisme Papua bukan terletak pada janji dan angka, melainkan ketulusan untuk memenangkan hati Papua dan membumikan nilai-nilai Pancasila secara integral di Bumi Cendrawasih," tegas Yudi.
Pembumian nilai Pancasila tersebut, menurut Yudi, tentu saja tidak bisa dilakukan dengan pemaksaan atau sepihak melainkan melalui proses dialog melibatkan tradisi dan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat setempat. Selanjutnya, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra daerah untuk dapat berkiprah dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya, baik secara nasional maupun internasional.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Ade Saptomo dalam kesempatan yang sama menyatakan peran dunia akademik amat penting dalam membantu pemerintah mewujudkan penyelesaian masalah multidimensi Papua. "Saat ini kami tengah memfokuskan diri untuk menggalang berbagai kegiatan mencermati fenomena melemahnya nasionalisme di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Papua. Kami akan menelaah permasalahan tersebut secara mendetail dan akan menyerahkan rekomendasi penyelesaian kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk dukungan sekaligus menjalankan peran sebagai institusi akademik yang berjalan di NKRI," pungkas Ade. (Soraya Bunga Larasati)
0 komentar:
Posting Komentar
silakan komentari