![]() |
| Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite surabaya, melakukan demo untuk menuntut membuka ruang demokrasi bagi bangsa Papua Barat (Jubi/Ones Madai) |
Surabaya,
16/9 —Belasan mahasiswa yang dikoordinir oleh Aliansi Mahasiswa
Papua (AMP) komite kota surabaya, melakukan demo damai untuk
memperingati hari demokrasi internasional yang jatuh pada tanggal 15
september. Dalam demo tersebut massa aksi menuntut agar pemerintah
republik Indonesia membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua untuk
menyampaikan aspirasi di muka publik.
“Selama ini aparat keamanan membungkam ruang demokrasi bagi aktivitas yang prodemokrasi, Tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional yang ditetapkan oleh Perserikan Bangsa-Bangsa, kami mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk menghargai dan memberikan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi bangsa Papua Barat,” ujar Juru Bicara, Theodorus tekege, dihadapan sejumlah wartawan, di depan grahadi, kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), senin (16/9).
“Selama ini aparat keamanan membungkam ruang demokrasi bagi aktivitas yang prodemokrasi, Tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional yang ditetapkan oleh Perserikan Bangsa-Bangsa, kami mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk menghargai dan memberikan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi bangsa Papua Barat,” ujar Juru Bicara, Theodorus tekege, dihadapan sejumlah wartawan, di depan grahadi, kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), senin (16/9).
Lanjut Tekege, dalam aksi tersebut dirinya mengatakan sangat
mendukungkebijakan Perdana Menteri Vanuatu, Mr. Moana Carcases Kalosil
untuk membawa Masalah Papua dalam sidang Tahunan Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang akan dimulai pada tanggal 19 – 20 September 2013
mendatang. Selain itu, kata dia mendesak MSG Segera menindaklanjuti
Keputusan KTT MSG yang sudah dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2013
lalu.
“Kami harap segera menindaklanjuti keputusan MSG karena Hal ini
sesuai dengan pernyataan yang di keluarkan oleh Ketua MSG Mr. Victor
Tutugoro y ang mana mendesak para Pemimpin MSG untuk mencari
penyelesaian bagi pembebasan masalah Papua Barat,” ungkapnya.
Koordinator lapangan, Yosua Tabuni mengatakan, segara memberikan
kebebasan bagi bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri. “Kami
mendesak Pemerintah Indonesia segera memberikan kebebasan kepada rakyat
Papua Barat sesuai hasil KMB di Den Haag-Nederland 1949, komitmen
Pemerintah Kerajaan Belanda lewat pidato Ratu Juliana 1960, Pasal 18
bagian b -Perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 dan UUD 1945,”
imbuhnya. (Jubi/Ones Madai)
Sumber : www.tabloidjubi.com

0 komentar:
Posting Komentar
silakan komentari